Diberdayakan oleh Blogger.

Jumat, 16 Desember 2016

APBN 2017 : Managing Credibility and Smart Spending

Tema : APBN Untuk Pembangunan Infrastruktur

Mengapa Harus #SadarAPBN ?

Hi all, kali ini FatFalcon mau membahas mengenai APBN. Sebelumnya mari saksikan film pendek dari Kementerian Keuangan RI berikut ini:



Film pendek PERCAYA – Untuk Mereka Yang Peduli dan Mencintai Negeri ini (Kementerian Keuangan Republik Indonesia).

Sebagai warga negara setiap rakyat memiliki hak dan kewajiban, misalnya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak kelangsungan hidup, hak atas jaminan dan perlindungan hukum, dan lain sebagainya. FatFalcon mau menekankan pada "hak" yang lain, yaitu #sadarAPBN.

Sebagian besar dari kita pasti merasa APBN adalah urusan pemerintah. Itu adalah pengertian yang salah selama ini. Sebagai warga negara, kita juga memiliki hak untuk memahami dan #sadarAPBN. Dengan #sadarAPBN, kita akan mengerti peran dan kontribusi terhadap APBN dan juga terhadap perekonomian Indonesia. Artinya APBN bukan hanya urusan pemerintah saja, tapi juga kita semua sebagai warga negara. Semakin besar kontribusi kita maka APBN akan semakin berkualitas, sehingga dapat digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakatnya. APBN dari kita dan untuk kita.

Peran APBN Dalam Perekonomian Negara

Dalam mengelola perekonomian negara, ada dua kebijakan utama yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu kebijakan fiskal (pajak dan APBN), dan kebijakan moneter (bank sentral). Sebelumnya, kebijakan fiskal dianggap tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Akan tetapi dengan melambatnya perekonomian global beberapa tahun terakhir, bank sentral negara-negara maju sudah berusaha mendorong perekonomian negara dengan menurunkan tingkat suku bunga sampai batas maksimal, bahkan negative interest rate. Akibatnya ruang untuk pelonggaran kebijakan moneter sudah sangat terbatas. Oleh karena itu, otoritas pemerintah negara-negara tersebut mulai beralih ke kebijakan fiskal, yaitu dengan mengoptimalkan APBN atau state budget untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi.

Peran APBN dalam pertumbuhan ekonomi negara dapat dilihat pada formula sebagai berikut (Slavin: 2009) :
Y = C + I + G + (X-M) 

Di mana :

Y : Jumlah Produk Domestik Bruto, yang umumnya digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi.
C : Jumlah konsumsi.
I : Jumlah investasi.
G : Pengeluaran pemerintah.
(X-M) : Selisih antara kegiatan ekspor dan impor.

Peran APBN yaitu dengan memaksimalkan fungsi G (pengeluaran pemerintah). Semakin besar pengeluaran pemerintah, dampaknya akan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya semakin kecil pengeluaran pemerintah, maka dampaknya akan semakin kecil terhadap pertumbuhan ekonomi. Setiap negara tentu menginginkan APBN yang besar agar dapat memberikan dampak maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi. Masalahnya sumber dananya didapat dari mana? Ilustrasinya sama seperti FatFalcon yang memiliki banyak kebutuhan dan keinginan, tetapi dihadapkan pada sumber dana yang terbatas. Oleh karena itu FatFalcon harus mengoptimalkan pendapatan, dan selektif dalam membelanjakan uangnya. Negara juga menghadapi hal yang sama, dengan mengoptimalkan sumber penerimaan dari pajak, efisiensi dan efektifitas belanja (smart spending), dan mengelola defisit anggaran yang terjaga dengan pembiayaan yang paling murah.

APBN disusun setiap tahun oleh pemerintah, diwakili oleh Kementerian Keuangan dengan sikluas agenda pada gambar 1. 

Gambar 1. Siklus APBN.

Gambar 2. Tema dan Pokok Kebijakan APBN 2017

Gambar 3. Tren APBN 2012 - 2017

Dari tahun ke tahun jumlah APBN meningkat secara bertahap. Akan tetapi dengan keterbatasan tax ratio di Indonesia, menurunnya harga komoditas, minyak dunia sejak tahun 2015, dan perlambatan ekonomi global menyebabkan ruang kenaikan APBN semakin terbatas. 

Oleh karena itu pemerintah berusaha memaksimalkan sumber penerimaan negara dengan memperluas basis pajak melalui program Tax Amnesty. Harapannya dengan keberhasilan Tax Amnesty maka basis obyek pajak akan semakin luas, pemerintah memiliki ruang untuk menurunkan tingkat pajak agar lebih kompetitif dibandingkan luar negeri, meningkatkan laba perusahaan dan mendorong masuknya investasi ke dalam negeri. 

Gambar 4. Rasio Penerimaan Perpajakan (Tax Ratio %)

Gambar 5. Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 2017
Gambar 6. Postur APBN 2017.

Konferesi Pers APBN 2017

Gambar 7. Simulasi Kontribusi Uang Wajib Pajak Dalam APBN 2017 - A.
 
Gambar 8. Simulasi Kontribusi Uang Wajib Pajak Dalam APBN 2017 - B.

APBN Untuk Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu fokus utama pemerintah. Belanja infrastruktur tidak hanya diperbesar jumlahnya, tetapi kualitasnya diperbaiki agar dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Beberapa target utama pembangunan infrastruktur dapat dilihat pada gambar 9.

Pada tahun 2017 pemerintah menetapkan kenaikan 9% pada anggaran infrastruktur, menjadi sebesar Rp 346.6T, walaupun tidak ada kenaikan jumlah belanja negara dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini berarti ada pos anggaran lain yang dikurangi demi menambah porsi belanja infrastruktur, yang menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk fokus terhadap pembangunan infrastruktur sejak tahun 2015. Dengan jumlah belanja infrastruktur yang lebih tinggi, maka diharapkan dapat memberikan dampak multiplier terhadap perekonomian negara.


Pemerataan belanja infrastruktur di daerah pun diperhatikan dengan memberikan porsi yang cukup besar pada alokasi transfer ke daerah dan dana desa (bagian dari desentralisasi fiskal). Jadi tidak hanya kota besar yang bertumbuh, tetapi infrastruktur daerah juga berkembang dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara.

Gambar 9. Pokok Kebijakan APBN 2017 dan Sasaran Pembangunan Infrastruktur
Ini berarti FatFalcon bisa bepergian ke kota-kota di Indonesia yang selama ini belum ada akses bandara udara, memiliki akses jalan raya, jalur kereta api dan pelabuhan laut yang baru. FatFalcon bisa mengunjungi kota-kota lain di Indonesia yang kaya dengan budaya, bahasa, makanan khas, pemandangan yang alami, dan lain sebagainya.


Selama ini dampak dari pembangunan agak kurang terasa karena keterbatasan anggaran infrastruktur, yang sebelumnya lebih diprioritaskan untuk belanja yang non-produktif seperti subsidi bahan bakar dan inefisiensi belanja pada pos lain di APBN. Harapannya kita sebagai warga negara dapat menikmati pembangunan dari hasil kontribusi pajak kepada APBN.
 
 
 
 
 








Tulisan ini diikutsertakan dalam Lomba Blog APBN 2017 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan RI. #SadarAPBN #KemenkeuTepercaya

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gedung Juanda, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta 10710
(021) 351 2221 / 386 1489

SOCIAL MEDIA
Kementerian-Keuangan-Republik-Indonesia
@KemenkeuRI
kemenkeuri
PortalKemenkeu
 

Sumber
www.kemenkeu.go.id
Indonesia Flash Note. 2016. Indonesia Construction: First Take on Proposed 2017 Infra Budget. DBS Group Research Equity, 18 Aug 2016.
EconMark. 2016. Special Topic: 2017 Government Budget Review: Relying on Fiscal Reform. Mandiri Group Research, December 2016.
Keynes, John Maynard. 1935. The General Theory of Employment, Interest and Money.
Miles, David and Andrew Scott. 2005. Macroeconomics: Understanding The Wealth of Nations. John Wiley & Sons, Inc.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. Advertorial Nota Keuangan dan RAPBN 2017. Direktorat Jenderal Anggaran.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. Informasi APBN 2016. Direktorat Jenderal Anggaran.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. Keterangan Pers RAPBN 2017: Meningkatkan Daya Saing dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan. Direktorat Jenderal Anggaran, 16 Agustus 2016.
Buku II Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: Tahun Anggaran 2017.
Slavin, Stephen L. 2009. Macroeconomics, 9e. McGraw-Hill Companies, Inc.


Published: By: Agnes Claudia - 08.20